"Bukan hanya sebagai watchdog "penjaga" yang berperan mengawasi, mengevaluasi dan mengingatkan kinerja, serta memberi kritikan terhadap siapapun yang memimpin lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga yang terkait penegakan hukum.
Tetapi, media juga perlu mengangkat atau merespons isu yang berkembang ditengah kalangan masyarakat, baik terkait ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan juga hal lain yang dianggap penting untuk diketahui publik," ujar Ismail Novendra, tokoh muda Pers Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (6/5).
Meski dituntut independen, Ismail Novendra yang berjuluk Raja Tega ini menilai, media sebenarnya wajar memiliki orientasi tertentu, atau keberpihakan selama orientasi atau keberpihakan tersebut masih dalam koridor kepentingan publik. Artinya untuk kepentingan masyarakat, kinerja-kinerja media masih mengawal kepentingan publik.
Hal itu bisa dilakukan entah dalam rangka mengkritisi, atau bahkan memberikan masukan pada lingkar kekuasaan eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada.
Mungkin bisa juga dengan mengingatkan masyarakat terkait beberapa hal yang krusial menjadi agenda publik, dimana masyarakat tidak menyadari secara penuh. Dan, itu mesti menjadi prioritas utama.
"Keberpihakan itu harus malah, tetapi yang perlu dijaga adalah profesionalitas media dalam bekerja," harap Ismail Novendra yang tengah fokus menuju DPRD Provinsi Sumbar di 2024 mendatang.
Menurut Ismail, selaku insan pers yg netral, memang saya berencana maju di DPRD Sumbar untuk memperjuangkan Insan Pers, bila Daftar Caleg Tetap telah di keluarkan KPU, saya akan non aktif sementara dari dunia pers. Kendati demikian, saya akan tetap komit untuk memperjuangkan dan membela insan pers yang terzalimi, pungkasnya.
(An/Wyndoee)
